Gagal Paham !! Politik Selalu Di Salahkan

Jangan mau menjadi katak yg hanya dalam tempurung, takut dan tdk mau menunjukan dirinya”

Jika tidak cermat memahami konteks penggunaan istilahnya, bukan tidak mungkin orang bingung atau menyalah pahami politik. Sebab, tidak sedikit orang yang faktanya adalah makhluk berpolitik tetapi sekonyong-konyong mempersepsi politik sebagai kejahatan bahkan menyatakan diri anti politik. Padahal, bukan saja persepsi tersebut, melainkan juga sikap anti politik pun adalah politik juga.

Jika sikap anti politiknya benar-benar ideologis, bukankah dalam waktu yang sama, ia sebenarnya tengah menyangkal kenyataan dirinya sebagai makhluk berpolitik. Artinya ia menyangkal kebenaran sekaligus meyakini kesalahan. Jika itu benar-benar diyakini, maka alih-alih kebenaran dan kebaikan, justru sikap dan perkataan serta perilakunya akan cenderung berakibat kesalahan dan keburukan.

Dengan demikian, orang yang mengaku anti politik dalam maknanya yang umum bukan saja harus merevisi sikapnya, tetapi juga lebih baik lekas menyadari kenyataan dirinya sebagai makhluk berpolitik. Sebab, kesadaran tersebut bukan saja akan membawanya mengenali dirinya, tetapi juga menerangi pemikiran dan dapat berefek perbaikan atas dunia politik dan kehidupannya.

Hal aneh lainnya yang terjadi di negeri ini adalah munculnya anggapan atau kesan menyalahkan politik. Sikap ini sebangun dengan sikap anti politik dan persepsi yang buruk terhadap politik. Padahal sebagai kenyataan manusia dan kelaziman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek politik setara dengan aspek ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Pertanyaannya, kenapa politik yang disalahkan? Kenapa aspek ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan tidak ikut disalahkan juga? Apakah politik dan berpolitik merupakan kesalahan dan kejahatan? Atau, politik yang disalahkan adalah praktik politik yang menyimpang? Jangan-jangan, opini menyalahkan politik hendak menjauhkan warga dari perjuangan politik?

Secara tersirat, tampaknya Pancasila pun menekankan intelektual moral dalam sila keempatnya. Tegas sila ini, Indonesia menjunjung tinggi nilai dan orientasi kerakyatan serta menyatakan diri dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan (kearifan yang tersamar) dalam permusyawaratan / perwakilan. Tidak sembarang orang dapat bermusyawarah secara arif, melainkan kaum cerdik-cendekia.

Di zaman kontemporer, kesalehan dan kecerdasan para pemimpin pun bisa kembali menjadi arus utama (mainstream). Betapa pun demikian, dalam kadar tertentu, sulit dipungkiri bahwa dunia politik Indonesia kontemporer pun masih memperlihatkan kecenderungannya yang cukup positif terhadap kesalehan dan kecerdasan, setidaknya dalam merekrut dan memilih pemimpin.

Demikian pula tidak mungkin melepaskan diri dari politik. Tidak mungkin pula melepaskan diri dari aspek ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selain tidak bijaksana, sikap anti politik adalah tidak realistis atau ilusif. Sebab, bukan saja berpolitik adalah sebagian dari identitas manusia, tetapi juga sikap, perkataan, dan perilakunya adalah politik itu sendiri.

Dengan demikian, jika politik hanya bagian kecil, kehidupan berbangsa dan bernegara turut disebabkan aspek-aspek selain politik, dan politik merupakan keniscayaan manusia, lalu mengapa hanya politik yang disalahkan dan diopinikan buruk? Tentu saja politik yang dimaksud ialah praktik politik yang menyimpang. Tetapi, opini yang berkembang tidak jarang menyalahkan politik secara umum.

Jadi, jangan salahkan politik! Sebab, politik tidak bersalah. Sebagaimana aspek ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, aspek politik pun inheren dalam diri manusia dan bukan untuk dipersalahkan. Semuanya harus diartikulasikan dengan sebaik-baiknya. Bukannya dihilangkan, justru politik dan berpolitik merupakan keniscayaan dan keharusan.

Dalam pengertiannya yang mendasar dan lurus, politik adalah medium untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan derajat bangsa dan negara. Dalam politik terdapat cita-cita atau angan-angan sekaligus berbagai siasat praktis untuk mencapainya. Maka, kalau begitu, janganlah politik yang disalahkan. Salahkan saja politisasi (mempolitisir persoalan) dan praktik politik yang menyimpang.

Semoga bermanfaat